SISTEM HUKUM NASIONAL

SISTEM HUKUM NASIONAL

          Sistem hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga suatu sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Sistem hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Sistem hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara. Sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelakasanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat – alat negara yang diberi kekuasaan. Sistem hukum nasional Indonesia berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945.

1.     Pengertian sistem

Prof. Sumantri mengartikan sistem  sebagai sekelompok bagian yang bekerja bersama – sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak – tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapatkan gangguan.  

2.     Pengertian hukum

Adapun pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikuti:

1)     Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat – syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2)     Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya guna penggunaanya pada saat tertentu  diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3)     E.M Meyers

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa – penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4)     S.M Amin

Kumpulan – kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi itu disebut hukum. Dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5)     J.C.T Simorangkir

Hukum ialah peraturan –peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

6)     M.H Tirtaatmidjaja

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ditururt dalam tingkah laku tindakan – tindakan dalam pergaulan hidup dengan  ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan – aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dsb.

7)     Drs. E. Utrecht, S.H.

Hukum ialah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

8)     Hugo de Groot

Hukum ialah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.

9)     Samidjo, S.H.

Hukum ialah himpunan peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.

    Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

3.     Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional adalah keseluruhan unsur – unsur hukum nasional yang saling terkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Sistem hukum meliputi tiga bagian sebagai berikut:

a.  Struktur kelembagaan hukum

          Struktur kelembagaan hukum adalah sistem beserta mekanisme kelembagan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Pada umumnya struktur kelembagaan hukum memiliki korelasi dengan perkembangan politik suatu bangsa.

1)   Lembaga – lembaga peradilan

2)   Aparatur penyelenggara hukum

3)   Mekanisme penyelenggaraan hukum

4)   Pengawasan pelaksanaan hukum

b.  Materi hukum

                   Materi hukum adalah kaidah – kaidah yang dituangkan dan dibakukan dalam peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Materi hukum ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta bersifat mengikat seluruh anngota masyarakat suatu negara. Materi hukum yang memadai sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.

c.  Budaya hukum

                    Budaya hukum menitikberatkan pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat.